Home / Nasional

Selasa, 15 Juni 2021 - 16:46 WIB

Gus Muhaimin: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Gus Muhaimin: PPKM Jawa-Bali Perlu Evaluasi Menyeluruh

Gus Muhaimin: PPKM Jawa-Bali Perlu Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA. Progresnews.id. – Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam alenia ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

”Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujar Gus Muhaimin, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga:  Penahanan Empat IRT Akhirnya Ditangguhkan, Gus Jazil: Hukum Jangan Tajam ke Bawah

Dikatakan Gus Muhaimin, wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat Reformasi dimana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). Hal itu tentu dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. ”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga:  Kemenkes Luncurkan Layanan Chatbot WhatsApp PeduliLindungi Untuk Aduan Masyarakat

Disisi lain, kata Gus Muhaimin, kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolakbelakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100% ditanggung pemerintah (DTP).

Karena itu, Gus Muhaimin meminta Pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako, serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut.

”Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil,” kata Gus Muhaimin.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Nasional

Dosen Polteknaker ; Siswa mengalami Shock Culture
Foto: Kemenkominfo.

Nasional

Ketua PB IDI Sebut Pandemi Indonesia Bisa Masuk Endemi Jika Kasus Stabil Melandai
Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, Abdul Ghofur Maimoen saat menjadi pemateri dalam dalam Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 yang diadakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU), Rabu (20/10).

Nasional

Gus Ghofur Dorong Santri Tidak Ragu Terjun ke Politik
Hadi Prayitno dari The Reform Initiatives memandu Market Gathering yang dihadiri puluhan pelaku bisnis bertajuk Membangun Kolaborasi Pasar UMKM bersama “ASMAT”, Selasa (24/8).

Nasional

Ajak Pelaku Usaha, Program PAPeDA Promosikan Produk Pangan Inovatif Papua
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menerima kunjungan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda di Jakarta pada Senin (11/1). Foto: ekon.go.id

Nasional

Terima Kunjungan Menteri Ekonomi Jepang, Menko Airlangga Sepakat Perkuat Kerjasama Bilateral
Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Nasional

3 Terduga Teroris Jaringan JAD Ditangkap Densus 88 Anti Teror di Kalteng
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. Foto: Youtube Google Indonesia.

Maklumat

Kepercayaan Masyarakat Menurun, Dewan Pers Tingkatkan Regulasi Media Masa Ke Media sosial
Plt Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kapus P3E) Bali dan Nusa Tenggara, Ni Nyoman Santi saat mengikuti Seri ke-4 Podcast Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik dengan tajuk Cerita Baik tentang Gender dari Bali, Jumat (31/12). Foto: HO/Progresnews.id.

Nasional

KLHK Dorong Pemerataan Pengetahuan Gender Untuk Tunjang PUG