Home / Nasional

Selasa, 15 Juni 2021 - 16:46 WIB

Gus Muhaimin: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Reporter : Progresnews

Gus Muhaimin: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Gus Muhaimin: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

JAKARTA. Progresnews.id. – Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam alenia ke-4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

”Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujar Gus Muhaimin, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga:  Alhamdulillah, Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat

Dikatakan Gus Muhaimin, wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat Reformasi dimana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Setidaknya itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3). Hal itu tentu dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. ”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga:  Komisi III Sambut Baik Langkah Restorative Justice ala Kapolri Sigit

Disisi lain, kata Gus Muhaimin, kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolakbelakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100% ditanggung pemerintah (DTP).

Karena itu, Gus Muhaimin meminta Pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako, serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut.

”Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil,” kata Gus Muhaimin.

Share :

Baca Juga

Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontarktor Fiktif

Hukum dan Kebijakan

Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif
Makkah Kembali Terima Jamaah Umroh, Kemenag: Mungkin Ada Biaya Tambahan

Nasional

Makkah Kembali Terima Jamaah Umroh, Kemenag RI: Mungkin Ada Biaya Tambahan
Video conference Ketua MUI, KH. Cholil Nafis dengan Hersubeno Arief membahas buzzer yang meresahkan masyarakat. Sumber: kanal YouTube Hersubeno Point.

Nasional

Buzzer Biang Keresahan, MUI: Buzzer Pemakan Bangkai

Nasional

Tiga Prioritas Berkelanjutan Uni Eropa, Vincent Piket: Semua Negara Harus Bekerja Sama
Foto: Kemenkes RI.

Kesehatan

Prevalensi Kusta Pada Anak Masih Tinggi, Kemenkes Arahkan Kader Puskesmas Untuk Turun
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko. Foto: Liputan6.

Nasional

Polda Jatim Kantongi Nomor Telepon Penyebar Hoaks Kasdim 0817 Meninggal
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada pemuda NU yang melek digital.

Nasional

Milad NU Ke-95, Jokowi Apresiasi Santri Yang Melek Digital

Nasional

Tampak Menolak, Komisi II DPR RI Pertanyakan Grand Design Pemerintah Terkait ASN