Home / Nasional / Warta

Kamis, 4 Februari 2021 - 19:53 WIB

Genjot PADesa, BUMDes Diakui Sebagai Badan Hukum

Reporter : Ahmad Maghfur

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Jakarta, Progresnews.id – Semenjak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diakui sebagai badan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT).

Hal tersebut tertulis dalam pasal 117, bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Selain itu, disebutkan juga bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Dalam keterangan tertulis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendes PDTT), Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan sudah pada tahap akhir dan akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  Keindahan Taman Kota Lamongan Tertutup Karangan Bunga

“Ketika BUMDes sebagai badan hukum, banyak hal yang bisa dilakukan BUMDes. Karena BUMDes setara dengan yayasan, perseroan terbatas, perkumpulan, dan berbagai macam kelembagaan yang diakui sebagai badan hukum,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Kamis (4/2).

Lebih lanjut, politikus PKB yang akrab dipanggil Gus Menteri itu menjelaskan bahwa dengan diakuinya BUMDes sebagai badan hukum, dapat memberikan ruang yang luas bagi BUMDes untuk melakukan berbagai usaha.

BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh suatu desa atau beberapa desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas, memanfaatkan asset, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga:  Deretan Pengkritik Jokowi yang Harus Berhadapan dengan Polisi

“BUMDes sebagai badan hukum dapat membentuk ataupun mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan sumber daya yang ada di desa,” imbuh Gus Menteri.

Dengan demikian, Gus Menteri berharap pengembangan BUMDes akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi.

“Sebab, keuntungan usaha BUMDes tak hanya untuk memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), namun juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa setempat,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Gus Jazil Minta Revolusi Mental Mulai Diterapkan sejak di Bangku Kuliah
Sejumlah tersangka kekerasan di Lamongan saat di gelandang Satreskrim Polres Lamongan. (Foto : Progresnews.id / Ammy)

Lamongan

Aksi Kekerasan Marak di Lamongan, 3 Dari 12 Tersangka Masih Bocah
Kepala Kampung Imsar Oscar Giay, Direktur PtPPMA Naomi Marasian, dan Kepala BUMKam Daniel Bairam bersama pembawa acara Novita Kristiani saat mengikuti seri 4 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Olahan Kakao di Lembah Grime yang menjadi bagian dari Program PAPeDA, Senin (23/8).

Nasional

Sempat Diserbu Hama, Komoditas Kakao Tetap Jadi Andalan Masyarakat Adat Lembah Grime Jayapura

COVID-19

Pastikan Badan Ad Hoc Sehat, KPU Kembali Gelar Rapid Test
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat kukuhkaan Desa Anti Politik Uang di Gresik.

Nasional

Kukuhkan Desa Anti Politik Uang di Gresik, Bawaslu RI: Politik Uang Bukan Sedekah

COVID-19

Zona Orange, Pemkab Bojonegoro Terbitkan Surat Resmi PPKM
Ketua Umum BMI, Farkhan Evendi meminta agar pemerintah waspada dan mencermati secara serius setiap pergerakan China atas Laut China Selatan.

Nasional

China Bangun Pangkalan Militer di Laut Natuna, BMI Minta Pemerintah Waspada
Ratna Mutia Marhaeni, Sosok Kartini masa kini. Sukses menjadi politisi muda di DPRD Lamongan dan ketua F-Partai PDI Perjuangan.

Lamongan

Agungkan Derajat Wanita dan Humanisme, Ratna Mutia Marhaeni Cerminan Kartini Masa Kini