Home / Nasional / Warta

Kamis, 4 Februari 2021 - 19:53 WIB

Genjot PADesa, BUMDes Diakui Sebagai Badan Hukum

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Jakarta, Progresnews.id – Semenjak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diakui sebagai badan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT).

Hal tersebut tertulis dalam pasal 117, bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Selain itu, disebutkan juga bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Dalam keterangan tertulis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendes PDTT), Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan sudah pada tahap akhir dan akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  Jokowi Minta Dikritik, Pakar Kebijakan Publik: Cuma Pidato Normatif

“Ketika BUMDes sebagai badan hukum, banyak hal yang bisa dilakukan BUMDes. Karena BUMDes setara dengan yayasan, perseroan terbatas, perkumpulan, dan berbagai macam kelembagaan yang diakui sebagai badan hukum,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Kamis (4/2).

Lebih lanjut, politikus PKB yang akrab dipanggil Gus Menteri itu menjelaskan bahwa dengan diakuinya BUMDes sebagai badan hukum, dapat memberikan ruang yang luas bagi BUMDes untuk melakukan berbagai usaha.

BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh suatu desa atau beberapa desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas, memanfaatkan asset, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga:  Meski Beberapa Sektor Mampu Bertahan Saat Pandemi, Jokowi Sebut Komoditas Impor Masih Mendominasi

“BUMDes sebagai badan hukum dapat membentuk ataupun mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan sumber daya yang ada di desa,” imbuh Gus Menteri.

Dengan demikian, Gus Menteri berharap pengembangan BUMDes akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi.

“Sebab, keuntungan usaha BUMDes tak hanya untuk memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), namun juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa setempat,” pungkasnya.

Share :

Editor : Ahmad Maghfur

Baca Juga

Gresik

Arah Kepemimpinan Baru, Gus Yani Fokuskan Tangani Banjir dan Perbaikan Infrastruktur
Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik. Foto: Progresnews.id/Ipunk.

Gresik

Sebulan Jelang Muktamar NU, Ini Sikap PCNU Gresik

Warta

Unik, Calon Ketua PWI Gresik Dikirab Shalawat Al Banjari

Pendidikan

Respon Hari HAM, Siswa SMANUSA Gresik Edukasi Warga Jauhi Bulliying
Mendikbud Nadiem dan Ketua PBNU Said Aqil. Foto: Kemendikbud.

Nasional

Dorong Program MBKM, Kemendikbud Minta Kritik dan Saran PBNU
Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), Abdul Ghofar Rozin pada Malam Puncak Amanat Hari Santri 2021, Jumat (22/10). Foto: Istimewa.

Nasional

Sambut Seabad NU, RMI-PBNU Dorong Pemetaan SDM NU

Lamongan

Apresiasi Kerja Wartawan, Kapolres Lamongan Beri Sejumlah Fasilitas Penunjang
Korpus Dema PTKIN Se-Indonesia saat konsolidasi di Palembang.

Hukum dan Kebijakan

Korpus Dema PTKIN Se-Indonesia Titipkan Asa Kepada Kapolri Baru Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo