Home / Nasional / Warta

Kamis, 4 Februari 2021 - 19:53 WIB

Genjot PADesa, BUMDes Diakui Sebagai Badan Hukum

Reporter : Ahmad Maghfur - Telah dibaca 37 kali

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Jakarta, Progresnews.id – Semenjak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diakui sebagai badan hukum yang setara dengan Perseroan Terbatas (PT).

Hal tersebut tertulis dalam pasal 117, bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Selain itu, disebutkan juga bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Dalam keterangan tertulis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendes PDTT), Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan sudah pada tahap akhir dan akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan kepada Kabareskrim Mabes Polri

“Ketika BUMDes sebagai badan hukum, banyak hal yang bisa dilakukan BUMDes. Karena BUMDes setara dengan yayasan, perseroan terbatas, perkumpulan, dan berbagai macam kelembagaan yang diakui sebagai badan hukum,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Kamis (4/2).

Lebih lanjut, politikus PKB yang akrab dipanggil Gus Menteri itu menjelaskan bahwa dengan diakuinya BUMDes sebagai badan hukum, dapat memberikan ruang yang luas bagi BUMDes untuk melakukan berbagai usaha.

BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh suatu desa atau beberapa desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas, memanfaatkan asset, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga:  Deretan Pengkritik Jokowi yang Harus Berhadapan dengan Polisi

“BUMDes sebagai badan hukum dapat membentuk ataupun mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan sumber daya yang ada di desa,” imbuh Gus Menteri.

Dengan demikian, Gus Menteri berharap pengembangan BUMDes akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi.

“Sebab, keuntungan usaha BUMDes tak hanya untuk memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), namun juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa setempat,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Gus Yani saat mengikuti dialog bertajuk "Petani Di Persimpangan Jalan (Antara Godaan Alih Fungsi Lahan dan Minimnya Kesejahteraan)"

Gresik

Dilema Alih Fungsi Lahan Pertanian, Forkot Ajak Dialog Pemerintah Bahas Solusi

Nasional

Pemerintah Umumkan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

Nasional

Uni Eropa Umumkan Pemenang EU Social DigiThon
Habib Rizieq saat mendatangi Mabes Polri. Foto: ANTARA.

Hukum dan Kebijakan

3 Kasus Hukum HRS Memasuki Babak Baru
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Nasional

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Lamongan

3 Tanggul Air di Lamongan Jebol, TNI dan Polri Bantu Warga Lakukan Perbaikan Secara Swadaya

Nasional

Tiga Prioritas Berkelanjutan Uni Eropa, Vincent Piket: Semua Negara Harus Bekerja Sama

Nasional

Gelar Seni Budaya dan Promosi Wisata, TMII Tampilkan Tari Tudhung Sasandur dan Drama Tari Suku Samin Asal Bojonegoro