Opini  

Eksploitasi dan Humiliasi Tiada Henti Promotor HP, Imbas Sempitnya Lapangan Kerja di Indonesia

Penulis: Nadia Sari Pertiwi (Alumni Pasca Sarjana Unair, Magister Kajian Sastra dan Budaya).

Sempitnya lapangan pekerjaan mapan di Indonesia membuat sebagian besar rakyatnya rela melakukan pekerjaan apapun. Salah satu yang menjadi sorotan ialah eksploitasi dan humiliasi yang terjadi pada promotor handphone (HP). Bukan sebuah rahasia umum lagi, khususnya kaum perempuan, yang bekerja sebagai promotor HP tak jarang dari mereka yang juga menjual diri kepada pria hidung belang demi mengejar tuntutan perusahaan yang mewajibkan mereka setidaknya menjual tiga puluh hingga enam puluh handphone per bulan.

Selain hal tersebut, beberapa perusahaan perangkat telekomunikasi nirkabel tersebut juga sepertinya masih tidak memahami terkait dengan aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Mulai dari jam kerja yang lebih dari normal hingga banyaknya potongan terhadap gaji pegawai yang dianggap wan prestasi tanpa mencantumkan standard yang jelas.

Selain banyaknya potongan gaji, si pekerja juga dilemahkan dengan adanya aturan penahanan ijazah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), sejatinya tidak ada aturan yang memperbolehkan perusahaan untuk menahan surat-surat berharga milik karyawan, termasuk ijazah. Penahanan ijazah oleh perusahaan ini kerap terjadi saat telah ada kesepakatan antarkedua belah pihak. Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha ini biasa dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, baik secara lisan maupun tertulis.

Jadi, hak untuk menahan ijazah pekerja lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja bukan peraturan ketenagakerjaan. Maka dari itu, apabila ada klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja yang kemudian disepakati oleh si pekerja, maka penahanan ijazah tersebut adalah sah menurut hukum.

Namun sayangnya dalam kondisi seperti ini, posisi si pekerja menjadi lemah dan dirugikan karena sering kali terjadi situasi dimana ijazah pekerja tetap ditahan dan tidak dikembalikan saat yang bersangkutan memutuskan untuk berhenti bekerja. Bahkan terkadang perusahaan menahan ijazah pekerjanya tersebut untuk meminta ganti rugi saat si pekerja ini berhenti bekerja. Karena hal inilah kemudian si pekerja kehilangan kesempatannya memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan ia harus membayar penalti sebagai uang tebusan untuk mendapatkan ijazahnya kembali bilamana ia mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

Vena Rose (nama samaran) mengaku sering kali kelelahan karena jam kerja yang overtime bahkan saat pandemi. Selain diperlakukan tidak manusiawi, dan acapkali diperlakukan layaknya pembantu toko, ia juga mengaku sering kali mendapatkan pelecehan dari kaum pria yang hendak membeli ponsel kepada dirinya.

“Ya, sering jika ada pria yang memandang saya dalam-dalam di bagian tubuh tertentu. Atau bahkan mengajak saya berkencan meskipun sudah beristri.” Keluhnya, “Risih, iya. Tapi saya tidak boleh marah karena hal tersebut dianggap tidak sopan. Apalagi untuk customer yang sudah membeli produk. Mau tak mau saya tidak boleh marah meskipun dilecehkan.”

Selain tentang eksploitasi tenaga dan juga humiliasi yang kerap ia terima, dara berparas cantik lulusan strata satu ilmu komunikasi sebuah universitas negeri dari Surabaya yang kini bekerja di salah satu toko yang berada di Bursa Handphone Gresik (BHG) sebagai promotor brand handphone tertentu ini juga mengaku jika pihak HRD kerapkali memersulit dirinya setiap hendak resign.

“Ijazah kan ditahan. Nah, waktu saya ajukan resign padahal saya tidak melanggar ketentuan kontrak tetapi alasannya tetap ada saja. Akhirnya saya terpaksa betah-betahin dulu sampai bisa keluar. Untuk sementara ini masih proses,” katanya.

Untuk saat ini, lapangan pekerja di Indonesia bisa dibilang banyak namun kurang mapan. Sebagian besar pekerjaan yang ditawarkan ialah jenis pekerjaan non ahli atau tenaga non skill seperti sales, penjaga toko, bagian packing produk, dan lain sebagainya. Tuntutan untuk lebarnya lapangan pekerjaan mapan bagi lulusan sarjana sangat terbatas sekali, sehingga tidak memberikan pilihan bagi mereka yang tersingkir dalam dunia persaingan lapangan pekerjaan mapan. Akhirnya, mereka yang tersingkir tersebut berakhir menjadi tenaga pekerja non skill.

Tentu saja hal ini menjadi PR bagi pemerintah untuk memerlebar sayap industri lapangan pekerja mapan tenaga ahli serta membatasi jumlah lulusan sarjana jika memang sarjana kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja alih-alih mencari kerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.