Home / Nasional / Warta

Senin, 15 Februari 2021 - 19:42 WIB

DPR Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi tak Sesuai dengan WHO

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 452 kali

Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberikan sanksi bagi penolak vaksinasi. Menurutnya, pemerintah dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah dijalin dengan DPR.

Felly mengatakan, sanksi bukan jadi pilihan utama jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah.

“Dalam sebuah rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah disepakati bahwa tidak diutamakan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi,” terang Felly dalam keterangan tertulis, Minggu (14/2).

Baca Juga:  Fraksi Rakyat Indonesia Sebar Petisi Tolak UU Cipta Kerja, 1.400.000 Orang Telah Bertanda Tangan

Politisi Partai Nasdem tersebut juga mengutip poin 1 Laporan Singkat Rapat Kerja antara Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, dan BPOM yang tertulis sebagai berikut, “Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima vaksin Covid-19”.

Felly menganggap, pemerintah telah melanggar Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 tahun 2020 pasal 61.

“Perpres tersebut, menurut kesimpulan rapat ini, sudah bertentangan. Apa gunanya kita rapat atau itu tidak ada legitimasinya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kepedulian Dokter Muda Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Memberikan hukuman atau denda bagi masyarakat juga dinilai tak sejalan dengan rekomendasi WHO. Padahal, WHO menyarankan untuk mengutamakan sosialisasi terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Felly menilai pemerintah akan membuat masyarakat menjadi antipati terhadap vaksinasi Covid-19.

“Bukan malah sebaliknya. Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Lamongan

Taekwondo Indonesia Perluas Jaringan Hingga Ke Lamongan, Punya Komitmen Harumkan Nama Kota Soto

Nasional

Kepantasan Dalam Menghadirkan Berita, Ini Pesan Dewan Pers
Gus Jazilul Fawaid saat mensosialisasikan 4 pilar di Gresik, Foto: Progresnews.id/Mudzakkir.

Nasional

Hari Sumpah Pemuda, Gus Jazil: Jangan Buat Menangis Para Pahlawan
Ustadz Maaher At-Thuwailibi meninggal dunia. Foto: Twitter @ustadzmaaher.

Nasional

Innalillahi, Ustadz Maaher Meninggal Karena Sakit

Nasional

Peringati Hari HAM Sedunia, Jokowi keluarkan 6 Pernyataan
Wakil Sekjen DPN Bintang Muda Indonesia Aditiya Utama. Foto: FEB/Progresnews.id.

Nasional

BMI Minta KPK Juga Tangkap Kader PDIP di Kasus Eddy Prabowo
Momentum saat kemenag bersama unsur organisasi maupun lembaga islam menantikan Rukyatul hilal di Pantai Tanjung Kodok Lamongan. Foto : Progresnews.id/ Ammy.

Lamongan

Detik-detik Munculnya Hilal di Tanjung Kodok Lamongan

Nasional

Liga Champions, Highlight Barcelona Vs Paris Saint-Germain