Home / Nasional / Warta

Senin, 15 Februari 2021 - 19:42 WIB

DPR Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi tak Sesuai dengan WHO

Reporter : Alfan Niam Sofi

Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberikan sanksi bagi penolak vaksinasi. Menurutnya, pemerintah dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah dijalin dengan DPR.

Felly mengatakan, sanksi bukan jadi pilihan utama jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah.

“Dalam sebuah rapat kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah disepakati bahwa tidak diutamakan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi,” terang Felly dalam keterangan tertulis, Minggu (14/2).

Baca Juga:  Gubernur Jatim: Pedagang Pasar Tradisional Akan Jadi Penerima Vaksin Tahap Selanjutnya

Politisi Partai Nasdem tersebut juga mengutip poin 1 Laporan Singkat Rapat Kerja antara Kementerian Kesehatan, Komisi IX DPR RI, dan BPOM yang tertulis sebagai berikut, “Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima vaksin Covid-19”.

Felly menganggap, pemerintah telah melanggar Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 tahun 2020 pasal 61.

“Perpres tersebut, menurut kesimpulan rapat ini, sudah bertentangan. Apa gunanya kita rapat atau itu tidak ada legitimasinya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Tingkatkan Produktivitas, Dinas TPHP Papua Barat Fokus Alokasikan Anggaran untuk Pengembangan Keladi

Memberikan hukuman atau denda bagi masyarakat juga dinilai tak sejalan dengan rekomendasi WHO. Padahal, WHO menyarankan untuk mengutamakan sosialisasi terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Felly menilai pemerintah akan membuat masyarakat menjadi antipati terhadap vaksinasi Covid-19.

“Bukan malah sebaliknya. Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Dwika Arya Poernomo yang mengikuti sesi latihan Persela Lamongan. (Foto: Istimewa)

Lamongan

Tatap Piala Menpora, Pemain Muda Potensial Asal Persija Terlihat Dalam Sesi Latihan Persela Lamongan
Satu pelaku pencurian di amankan satreskrim polres Lamongan setelah didapati mencuri sepeda ontel. Foto: Istimewa.

Lamongan

Ditinggal Kabur Rekannya, Satu Pelaku Pencuri Sepeda Ontel di Lamongan Ternyata Warga Bojonegoro

Pariwisata

Tempat Wisata Disarankan Tutup Jika tak Bisa Terapkan Prokes

COVID-19

Zona Orange, Pemkab Bojonegoro Terbitkan Surat Resmi PPKM
Gus Jazilul Fawaid saat mensosialisasikan 4 pilar di Gresik, Foto: Progresnews.id/Mudzakkir.

Nasional

Hari Sumpah Pemuda, Gus Jazil: Jangan Buat Menangis Para Pahlawan

Lamongan

Masih dalam Suasana Pandemi, Kemenag Lamongan Tegas Ketatkan Prokes di Tempat Ibadah
Kondisi banjir di lamongan saat ini. (Foto: Progresnewsm.id/Ammy)

Lamongan

Rehabilitasi Sungai Bengawan Jero Ditarget 2022
Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021

Nasional

Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021