Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 21:08 WIB

Dituntut Menyelesaikan Kasus Korupsi Dua Eks Menteri, KPK Angkat Bicara Tanggapi

Reporter : Ayu Fatmatuz Zahroh

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Jakarta, Progresnews.id- Wacana tuntutan eksekusi mati terhadap dua mantan menteri yang korupsi yakni Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Juliari Batubara mantan Menteri Sosial, membuat Ali Fikri Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK membuka suara.

Dilansir dari Kompas.com, dalam keterangan tertulis pada Rabu (17/2), Ali mengatakan pihaknya memahami terkait harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kedua koruptor tersebut, termasuk menetapkan hukuman bagi mereka.

Ia pun menjelaskan secara normatif hukuman mati tersebut bisa diterapkan mengingat hak tersebut telah disemat resmi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama pada Pasal 2 Ayat (2). Adapun hukuman mati tersebut tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga:  Kasus Berita Hoax Kasdim 0817 Meninggal Usai Divaksin, Polres Gresik Segera Usut Dalangnya

Sementara itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 berisi tentang hukuman terhadap tindakan korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dengan paling lana 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Dan pada pada Pasal 2 Ayat (2) berisi tentang tindakan pidana mati dapat dijatuhkan sesuai dalam ayat (1} dalam keadaan tertentu.

Baca Juga:  100 Cabang Hypermart Asal Arab Bakal Ramaikan Dunia Ritel di Indonesia

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ tersebut yakni beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindakan korupsi apabila tindakan tersebut menggunakan dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, bencana alam, krisis ekonomi moneter (krismon), kerusuhan sosial yang meluas, serta tindakan korupsi yang diulangi.

Share :

Baca Juga

Vaksinasi dosis kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Mantup. Foto: Ammy.

COVID-19

Vaksinasi Tahap Pertama di Lamongan Ternyata Menyisakan 1900 Tenaga Kesehatan
Jokowi mengumumkan menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua di depan Istana Merdeka Jakarta.

Nasional

Ini Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua, Ada Gus Yaqut Dan Bu Risma

Nasional

Gus Jazil: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama
Tuntut UU Ciptaker Dibatalkan, Aliansi Mahasiswa Lamongan Serbu DPRD

Nasional

Tuntut UU Ciptaker Dibatalkan, Aliansi Mahasiswa Lamongan Serbu DPRD
PAC IPNU IPPNU Benjeng Sosialisasi ke Pimpinan Ranting Medangan. Foto: Progresnews.id/Nufus.

Gresik

Buat Buku Sejarah PAC IPNU IPPNU Dari Tahun 1985-2020, Dul Latif: Harus Lebih Produktif

Nasional

Penuhi Kriteria Capres Idaman Kaum Milenial, Pengamat Sebut Tren Gus Muhaimin Terus Naik hingga 2024
Koperasi Syangga Mama Amina Ahek, Direktur GEMAPALA Nikholas Djemris, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom dan moderator Al Muiz Liddinillah saat mengikuti seri 3 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Pala dan Budaya Fakfak yang menjadi bagian dari Program PAPeDA, Jumat (20/8).

Nasional

Program PAPeDA: Menjaga Budaya dan Hutan Fakfak Melalui Pelestarian Pala
Kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar melayangkan surat ke Kejaksaan untuk meminta persidangan keenam kliennya digabung dalam satu persidangan, Senin (15/2). Foto: sindonews.com.

Nasional

Surati Jaksa, Kuasa Hukum HRS Minta Berkas Perkara Digabung