Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 21:08 WIB

Dituntut Menyelesaikan Kasus Korupsi Dua Eks Menteri, KPK Angkat Bicara Tanggapi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Jakarta, Progresnews.id- Wacana tuntutan eksekusi mati terhadap dua mantan menteri yang korupsi yakni Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Juliari Batubara mantan Menteri Sosial, membuat Ali Fikri Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK membuka suara.

Dilansir dari Kompas.com, dalam keterangan tertulis pada Rabu (17/2), Ali mengatakan pihaknya memahami terkait harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kedua koruptor tersebut, termasuk menetapkan hukuman bagi mereka.

Ia pun menjelaskan secara normatif hukuman mati tersebut bisa diterapkan mengingat hak tersebut telah disemat resmi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama pada Pasal 2 Ayat (2). Adapun hukuman mati tersebut tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga:  Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif

Sementara itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 berisi tentang hukuman terhadap tindakan korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dengan paling lana 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Dan pada pada Pasal 2 Ayat (2) berisi tentang tindakan pidana mati dapat dijatuhkan sesuai dalam ayat (1} dalam keadaan tertentu.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Bansos Berlanjut, Kali ini Rumah Milik Dirjen Linjamsos Digeledah

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ tersebut yakni beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindakan korupsi apabila tindakan tersebut menggunakan dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, bencana alam, krisis ekonomi moneter (krismon), kerusuhan sosial yang meluas, serta tindakan korupsi yang diulangi.

Share :

Editor : Ayu Fatmatuz Zahroh

Baca Juga

Siaran langsung press conference menanggapi isu penyiksaan yang dialami almarhum Ustadz Maaher, Rabu (10/2).

Nasional

Isu Penyiksaan Ustaz Maaher, Polri: Almarhum Meninggal Karena Sakit
Sumanto Al-Qurtubi Dosen King Fahd University of Petroleum dan Minerals Dhahran, Saudi Arabia Webinar Internasioanal Peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU Seri ke-2, dengan tajuk ‘Santri Membangun Negeri: Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya dan Revolusi Teknologi’, Kamis (21/10).

Nasional

Peran Aktif Santri Dibutuhkan Untuk Antisipasi Gerakan Intoleran
Kegiatan tabur bunga oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono dan Istri. Foto : Ivan A.

Lamongan

HUT TNI Ke-76, Kodim 0812 Lamongan Tabur Bunga di TMP Kusuma Negara

Ekonomi

Bahan Pokok di Lamongan Terpantau Stabil di Tengah Polemik Naiknya Harga Daging Sapi di Jabodetabek
Konferensi virtual antara AXA Financial Indonesia, GIZ Jerman dan Inkopdit, Jumat (22/1).

Ekonomi

Gandeng GIZ dan Inkopdit, AXA Financial Indonesia Sediakan Asuransi Mikro Formal Untuk Koperasi
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Nasional

Komnas HAM Libatkan Pendapat Publik Dalam Penyusunan Aturan HAM
Presiden Joko Widodo groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, 12 Oktober 2021. Foto: Sekpres.

Gresik

Cadangan Tembaga Indonesia Masuk 7 Terbesar Dunia, Jokowi Dorong Hilirisasi Industri
Jalan Nasional di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada KM 36-41 saat diperbaiki. Foto: Progresnews.id/ Ammy.

Nasional

Pembangunan Jalan Nasional di Lamongan Ditarget Rampung April