Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 21:08 WIB

Dituntut Menyelesaikan Kasus Korupsi Dua Eks Menteri, KPK Angkat Bicara Tanggapi

Reporter : Ayu Fatmatuz Zahroh - Telah dibaca 209 kali

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Foto: Humas KPK.

Jakarta, Progresnews.id- Wacana tuntutan eksekusi mati terhadap dua mantan menteri yang korupsi yakni Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Juliari Batubara mantan Menteri Sosial, membuat Ali Fikri Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK membuka suara.

Dilansir dari Kompas.com, dalam keterangan tertulis pada Rabu (17/2), Ali mengatakan pihaknya memahami terkait harapan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kedua koruptor tersebut, termasuk menetapkan hukuman bagi mereka.

Ia pun menjelaskan secara normatif hukuman mati tersebut bisa diterapkan mengingat hak tersebut telah disemat resmi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama pada Pasal 2 Ayat (2). Adapun hukuman mati tersebut tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga:  Kawal Korupsi Asabri, Jaksa Agung: Siapapun yang Beking, Kita Sikat!

Sementara itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 berisi tentang hukuman terhadap tindakan korupsi dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dengan paling lana 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Dan pada pada Pasal 2 Ayat (2) berisi tentang tindakan pidana mati dapat dijatuhkan sesuai dalam ayat (1} dalam keadaan tertentu.

Baca Juga:  Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Adapun yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ tersebut yakni beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindakan korupsi apabila tindakan tersebut menggunakan dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, bencana alam, krisis ekonomi moneter (krismon), kerusuhan sosial yang meluas, serta tindakan korupsi yang diulangi.

Share :

Baca Juga

Jajaran Formagam Gresik.

Gresik

Pilkada Usai, Formagam Gresik Apresiasi KPU dan Beri Pesan Kepada Pimpinan Baru
Bantuan-Operasional Pesantren dan Pendidikan Agama Islam

Nasional

Kemenag Siapkan Bantuan Operasional untuk Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam
Komedian Narji berbincang dengan Ketua Umum BMI Farkhan Evendi.

Nasional

28 Hari Jelang Pencobloskan, Narji Optimis Azizah Ruhama Menang
Habib Rizieq saat mendatangi Mabes Polri. Foto: ANTARA.

Hukum dan Kebijakan

3 Kasus Hukum HRS Memasuki Babak Baru
Halaman Kantor Disnakertrans Lamongan. Foto : Ammy/Progresnews.id

Lamongan

Jamin Kesejahteraan Pekerja, Disnakertrans Lamongan Waspadai Penyaluran THR Keagamaan

Nasional

Gus Jazil : Nilai Empat Pilar Agar Jadi Landasan Memilih Pemimpin
Peta penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lamongan. (Foto: Ig. Dinkes Lamongan)

Lamongan

Kabupaten Lamongan Tetapkan 49 RT Laksanakan PPKM Mikro
Keadaan jalan rusak di Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah Lamongan yang sempat di perbaiki pertengahan Januari Lalu.

Lamongan

Belum Genap Sebulan diperbaiki, Jalan Poros Kecamatan Sukodadi – Pucangro Kembali Rusak Parah