Home / Nasional / Warta

Selasa, 2 Februari 2021 - 17:15 WIB

Dewan Pers Canangkan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Wartawan 2021

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. bangun saat memberikan pemaparan. Foto @dewanpers

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. bangun saat memberikan pemaparan. Foto @dewanpers

Jakarta, Progresnews.id – Dalam Rapat Dengar dengan Komisi I DPR RI, Dewan Pers menyatakan akan melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitas uji kompetisi, Senin (1/2).

Pelatihan tersebut ditargetkan akan dilaksanakan di 34 Provinsi dan 1700 wartawan akan disertifikasi. Dewan Pers juga akan mendata adanya 350 perusahaan pers.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun saat rapat dengan yang juga dihadiri jajaran Dewan Pers seperti Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Agung Dharmajaya dan Hassasein Rais, serta Asep Setiawan secara virtual.

Dilansir dari Info Dewan Pers, bahwa program pelatihan ini sebenarnya sudah dilaksanakan tahun 2020 lalu, namun terkendala Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelatihan ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Pelatihan tersebut hanya bisa diadakan di satu Provinsi saja dengan 24 wartawan, dari yang seharusnya terjadwal di 20 Provinsi dengan 480 wartawan.

Baca Juga:  Petani Milenial Jadi Target Pembangunan Pertanian Nasional

Hendry menyebut bahwa pelaksanaan faktual dengan mendatangi lokasi perusahaan pers hanya bisa dilakukan kepada 145 perusahaan pers saja, dari 250 perusahaan yang sudah dijadwalkan pada Tahun 2020.

Mengenai rencana anggaran pada tahun 2021 ini, Dewan Pers memiliki Rp35.614.034.000 yang akan dialokasikan untuk penunjang komunikasi publik. Rincian daripada dana tersebut adalah:

  1. Layanan pengembangan pers dan kerjasama pers sebesar Rp5.319.842.000
  2. Layanan pengaduan masyarakat sebesar Rp2.204.924.000
  3. Indeks Kemerdekaan Pers yakni survei di 34 Provinsi sebesar Rp5.022.871.000
  4. Peningkatan kompetisi wartawan yang terkendala ditarget 1700 wartawan bersertifikat di 34 provinsi sebesar Rp10.072.174.000
  5. Pendaftaran dan verifikasi perusahaan pers dengan target untuk 350 perusahaan pers sebesar Rp1.003.364.000
  6. Program dukungan manajemen layanan kesekertariatan dan perkantoran mencapai Rp 11.456.859.000
  7. Layanan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 534.000.000

Survei indeks kemerdekaan pers dalam kondisi cukup bebas dengan skor mencapai 75,27 dan tahun ini diharapkan naik menjadi 75,50. Dalam satu tahun Dewan Pers berkomitmen untuk dapat menuntaskan kasus sebesar 85%, mengetahui bahwa telah masuk kurang lebih 500 pengaduan ke Dewan Pers tiap minggunya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Lantik Menteri Baru

Lebih lanjut, Dewan Pers juga akan merevisi peraturan dan program perusahaan pers sebagai wujud kepedulian dan perlindungan tugas pers dalam meningkatkan kualitasnya. Serta pengaruh distrupsi dan teknologi informasi media sosial layanan platform berbasis internet terhadap pres dan pengaruh pandemi kepada wartawan dan industri pers.

Melalui revisi ini, lanjut Hendry, diharapkan nanti wartawan dan industri pers tetap mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Saat ini Dewan Pers sedang mengupayakan dan mengkoordinasikan bersama pemerintah untuk penghapusan pajak impor kertas untuk media cetak, penghapusan pajak untuk produk media cetak, dan pemerintah menanggung biaya listrik perusahaan pers, serta menangguhkan kewajiban pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk perusahaan pers selama satu tahun.

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Mama Asnat dan Mama Rahma saat memberikan testimoni dalam webinar "Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan SDA dan Ketahanan Ekologis di Indonesia", Kamis (25/3).

Nasional

Testimoni Lima Perempuan Pemimpin, Sama-sama Keluhkan Kurangnya Perhatian Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Evaluasi Pemilu Serentak 2020.

Nasional

Komisi II DPR RI Evaluasi Pemilu Serentak 2020, Tito: Partisipan Menyentuh Angka 76,09%

Tuban

Petani Desa Kasiman Terima Bantuan Sumur Bor dari PT. Semen Indonesia

Nasional

Wacana Presiden Tiga Periode Bakal Ubah Konstelasi Politik Nasional
Babinsa di Lamongan saat menyentuh warga di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan.

Lamongan

Babinsa di Lamongan Ini Blusukan Ajak Warga Vaksinasi
Operasi Yustisi di Bundaran GKB. Foto: Nufus/Progresnews.id.

COVID-19

Operasi Yustisi Gresik Gencar Dilakukan, Satpol PP Sebut Sudah Jarang Ditemukan Pelanggar Prokes
Sidang Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking Resmi Dicabut

Hukum dan Kebijakan

Sidang Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking Resmi Dicabut
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana saat ditemui usai mengikuti vaksinasi tahap pertama, Rabu (27/1).

COVID-19

Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Pertama di Tuban Diiringi Perpanjangan PPKM