Home / Lamongan / Warta

Kamis, 8 April 2021 - 13:37 WIB

Dapat Bantuan Bedah Rumah, Warga di Lamongan Malah Kecewa, Kenapa?

Reporter : Adyad Ammy Iffansah

Terlihat sangat memprihatinkan, program bantuan bedah rumah malah menyengsarakan warga. Foto : Istimewa

Terlihat sangat memprihatinkan, program bantuan bedah rumah malah menyengsarakan warga. Foto : Istimewa

Lamongan, Progresnews.id – Puluhan keluarga penerima bantuan bedah rumah di Kecamatan Paciran dan Brondong Lamongan Jawa Timur hanya bisa pasrah melihat tempat tinggal mereka yang telah dibongkar.

Para warga penerima tersebut kecewa lantaran bantuan rumah yang dijanjikan tidak sesuai dengan rancangan awal yang telah disepakati.

Proyek bedah rumah yang digarap dengan waktu yang relatif cepat itu dinilai asal-asalan kala melihat kualitas hingga prosedur pengerjaanya.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, salah seorang penerima, Sari mengatakan jika bukan hanya proses pambangunan tapi pasca pembangunan juga banyak merugikan warga setempat.

“Kami bersama warga lain menolak, karena tidak sesuai kenyataan. Dalam pengerjaan itu material sisa diminta kembali sama pelaksana tim (BKM). Padahal ada beberapa material kami beli sendiri, misalnya pintu, kusen, dan sebagainya,” ujar Sari, Kamis, (8/4).

Baca Juga:  BPP Glagah Lamongan Harapkan Petani Lebih Sabar Atasi Hama

Ironisnya, penerima bantuan merupakan warga dengan kemampuan ekonomi di level menengah kebawah, namun pihak proyek malah terkesan memonopoli warga setempat.

“Pada waktu disurvei beberapa waktu lalu, saya dan warga lainnya dipaksa membuat pernyataan terimah kasih dan kepuasan atas bantuan itu,” tambahnya.

Kualitas bangunan yang ditunjukan warga setempat. Foto : Istimewa

Hal itu juga yang membuat Sari geram, bahkan pengerjaan yang dinilai tak memenuhi standar prosedur itu membuat warga semakin susah lantaran harus membangun lagi bagian rumah yang belum sempurna.

”Semua kualitas material bangunan yang didatangkan sangat jelek. Pasca bedah rumah terpaksa banyak warga yang menambah susah untuk keperluan lain, terpakas kita cari hutangan mas,” kata dia dengan nada kesal.

Baca Juga:  Jelang Pendidikan Non Formal, Pramuka Unisla Tetap Produktif di Tengah Pandemi

Warga penerima bantuan lain, Man Khusnul menegaskan jika warga banyak melihat ada ketidak beresan dalam anggaran proyek bedah rumah ini.

“Saya sangat kecewa betul program bedah rumah ini, semestinya senang kini tambah dibuat susah, kemarin pihak Tipikor sepertinya sudah menunjau ke sini,” ucap Khusnul.

Untuk mencari kebenaran atas kejadian tersebut, awak media sudah berulang kali mendatangi pihak terkait, seperti Dinas PUPR dan Cipta Karya Lamongan, namun mereka belum bisa dimintai keterangan, dan terkesan bungkam.

Share :

Baca Juga

Paparan Ahmad Arif dalam Webinar Series Kedua Melawan Infodemi Covid-19 dengan tajuk "Bahaya Mis/Disinformasi Vaksin Covid-19" pada Kamis (11/2).

COVID-19

Bahaya Dis/Misinformasi Vaksin, Mas Aik: Disinformasi Juga Bisa Mematikan

Ekonomi

Bahas Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban Kunjungi Dinsos P3A
Kegiatan Penjaringan Kader PAC IPNU IPPNU Kecamatan Temayang, Jumat (2/4).

Bojonegoro

Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Temayang Gelar Penjaringan Kader
Ketua Umum BMI, Farkhan Evendi meminta agar pemerintah waspada dan mencermati secara serius setiap pergerakan China atas Laut China Selatan.

Nasional

China Bangun Pangkalan Militer di Laut Natuna, BMI Minta Pemerintah Waspada
Paparan Jubir Vaksinasi Siti Nadia, dalam Webinar Series Kedua Melawan Infodemi Covid-19 dengan tajuk "Bahaya Mis/Disinformasi Vaksin Covid-19" pada Kamis (11/2).

COVID-19

Jubir Vaksinasi Nadia Tak Menapik Vaksinasi Selesai Lebih Dari 10 Tahun

Gresik

Arah Kepemimpinan Baru, Gus Yani Fokuskan Tangani Banjir dan Perbaikan Infrastruktur
(Kiri) Demerson Bruno Costa Pemain Belakang Persela Lamongan. (Foto: Istimewa)

Lamongan

Persela Lamongan Tambal Lini Belakang Dengan Siapkan Demerson Bruno Costa
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Nasional

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada