Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 20:19 WIB

Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 126 kali

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong agar lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang bertujuan untuk memperjelas UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam siaran pers, Johnny mendukung lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang lebih jelas bagi masyarakat.

Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman interpretasi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran,” tegas Johnny, Selasa (16/2).

Baca Juga:  Ditengah Badai Ekonomi, Pemkab Lamongan Adakan Job Market Fair

Menurutnya, semangat menjaga ruang digital lebih bersih dan beretika menjadi tujuan awal UU ITE.

“Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif,” imbuhnya.

Selain itu, Johnny menyampaikan jika pemerintah selalu berusaha supaya implementasi UU ITE mengutamakan prinsip keadilan.

“Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” paparnya.

Baca Juga:  Melalui Sepak Bola, Perangkat Kalitidu Sambung Persahabatan Dengan Desa Pacul

Ia menyampaikan, beberapa pasal yang tercantum dalam UU ITE telah menjalani uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Dan hasil dari uji materiil menyatakan UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai pasal karet, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi serta selalu dinyatakan konstitusional,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Ratna Kawuri dalam kunjungan virtual ke Semarang pada Selasa (9/3).

Nasional

Bahas Potensi dan Investasi Bisnis, Uni Eropa Adakan Kunjungan Virtual Bersama Pemda Semarang

Tuban

Eks Pengurus Klenteng Tuban Jadi Tersangka Dugaan Pidana KK Ganda
Kemenkeu Tempatkan 1.014 Mahasiswa Lulusan PKN STAN di Kementrian, Lembaga dan Pemda

Nasional

Kemenkeu Tempatkan 1.014 Mahasiswa Lulusan PKN STAN di Kementrian, Lembaga dan Pemda
Jelang Timnas U-19 vs Bosnia, Shin Tae Yong Dihantui Rekor Buruk

Nasional

Jelang Timnas U-19 vs Bosnia, Shin Tae Yong Dihantui Rekor Buruk
Petunjuk arah masuk Lamongan Mart yang memudar tampak kurang terawat. Foto : Ammy.

Lamongan

Tak Optimal, Pelaku Usaha Pertanyakan Program Lamongan Mart Binaan Diskopum
Andriani Salman Wally dan Yessi dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co "Keadilan Akses Perempuan Terhadap Informasi SDA", pada Rabu (24/3).

Nasional

KIP Papua Ajak Perempuan untuk Berani Bertanya

Nasional

Resmi Dikukuhkan, BMI Partai Demokrat Jatim Siapkan Program

Nasional

Dewan Pers Canangkan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Wartawan 2021