Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 20:19 WIB

Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong agar lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang bertujuan untuk memperjelas UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam siaran pers, Johnny mendukung lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang lebih jelas bagi masyarakat.

Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman interpretasi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran,” tegas Johnny, Selasa (16/2).

Baca Juga:  4 Strategi Program PAPeDA dalam Pengembangan Produk Lokal Papua

Menurutnya, semangat menjaga ruang digital lebih bersih dan beretika menjadi tujuan awal UU ITE.

“Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif,” imbuhnya.

Selain itu, Johnny menyampaikan jika pemerintah selalu berusaha supaya implementasi UU ITE mengutamakan prinsip keadilan.

“Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” paparnya.

Baca Juga:  Buka Pelatihan GP Ansor Gresik, Wagub Emil Bagikan Konsep Kepemimpinan 360 Derajat

Ia menyampaikan, beberapa pasal yang tercantum dalam UU ITE telah menjalani uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Dan hasil dari uji materiil menyatakan UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai pasal karet, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi serta selalu dinyatakan konstitusional,” pungkasnya.

Share :

Editor : Alfan Niam Sofi

Baca Juga

Ilustrasi sampel darah Covid-19. Foto: Freepic.

COVID-19

Obat Alternatif Covid-19 Plasma Konvalesan Mulai Dipakai, Ini Tanggapan IDI Lamongan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan dalam Siaran Pers Pengamanan Malam Tahun Baru DKI Jakarta, Jum'at (31/12). Foto: metro.polri.go.id

Nasional

Kawal Malam Pergantian Tahun, Polda Metro Jaya Kerahkan 1.730 Personel

Pendidikan

Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Penggunaan Atribut Keagamaan di Lingkungan Sekolah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan pidato dalam acara penutupan Muktamar NU yang ke-34 di Lampung.

Nasional

Ini Dua Agenda Besar Ketum Baru PBNU

Tuban

Petani Desa Kasiman Terima Bantuan Sumur Bor dari PT. Semen Indonesia
Silaturrahim. Gus Jazil saat berbincang dengan Rektor Unair, M Nasih, (30/9). Foto : Chidir/Progresnews.id

Gresik

Dorong Pendidikan Vokasi di Pesantren, Gus Jazil Gandeng Unair

Warta

BMKG Merilis Peringatan Dini Tsunami, 21 Daerah: 7 Daerah Kategori Waspada dan 14 Daerah Kategori Siaga
Eva Eryani (Warga Taman Sari) dan Deti Sopansi (Pembela HAM) menceritakan kronologi kasus penyerangan saat penggusuran rumah deret Taman Sari dalam Konferensi Pers Online PBHI.

Nasional

Kekerasan Terhadap Warga dan Pembela HAM Taman Sari, PBHI Akui Belum Ada Tindak Lanjut Atas Laporannya