Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 20:19 WIB

Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE

Reporter : Alfan Niam Sofi

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong agar lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang bertujuan untuk memperjelas UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam siaran pers, Johnny mendukung lembaga yudikatif untuk membuat pedoman interpretasi yang lebih jelas bagi masyarakat.

Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membuat pedoman interpretasi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran,” tegas Johnny, Selasa (16/2).

Baca Juga:  Arah Kepemimpinan Baru, Gus Yani Fokuskan Tangani Banjir dan Perbaikan Infrastruktur

Menurutnya, semangat menjaga ruang digital lebih bersih dan beretika menjadi tujuan awal UU ITE.

“Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif,” imbuhnya.

Selain itu, Johnny menyampaikan jika pemerintah selalu berusaha supaya implementasi UU ITE mengutamakan prinsip keadilan.

“Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” paparnya.

Baca Juga:  Hari Pers Nasional, Gubernur DKI: Pandemi Adalah Peluang Sejarah Bagi Pers

Ia menyampaikan, beberapa pasal yang tercantum dalam UU ITE telah menjalani uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Dan hasil dari uji materiil menyatakan UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai pasal karet, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi serta selalu dinyatakan konstitusional,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Lamongan

Gubernur Jatim Minta Bupati Yuhronur Maksimalkan Tenun Ikat Lamongan.
Konferensi pers penangkapan pelaku perusakan mobil patroli.

Lamongan

Bak Penjahat Kelas Kakap, Penangkapan Pelaku Perusakan Mobil Polisi di Lamongan Sempat Diwarnai Aksi Kejar-Kejaran
Mantan Ketua PP. Muhammadiyah, Din Syamsuddin dilaporkan GAR-ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan radikalisme. Foto: Kumparan.

Nasional

Dituduh Radikal, Sejumlah Tokoh Bela Din Syamsuddin
Menteri Perdagangan, Agus Gumiwang menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana relaksasi penjualan barang mewah sepanjang tahun 2021, Sabtu (13/2). Foto: kompastv.

Ekonomi

PPnBM Dihapus, Beli Mobil Baru Dapat Banyak Diskon

Lamongan

Sebagian Nelayan Tetap Berlayar meski Gelombang Tinggi Di Perairan Lamongan

Nasional

Deklarasi BMI Sumsel, Ishak Mekki Harap Mampu Rangkul Generasi Millenial

Nasional

Gus AMI: BLK Komunitas Jadi Solusi Ciptakan SDM Unggul dan Siap Kerja

Tuban

Molor Sebulan, Jembatan Cincin Lama Kembali Dibuka