Home / Nasional / Seremonia

Selasa, 16 November 2021 - 15:08 WIB

BKF Kemenkesu Sebut Kerjasama Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Keberhasilan Atasi Perubahan Iklim

Analis Kebijakan Pertama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Paradhika Galih Satria saat menjadi pembicara pada Festival EFT, Senin (15/11).

Analis Kebijakan Pertama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Paradhika Galih Satria saat menjadi pembicara pada Festival EFT, Senin (15/11).

Jakarta, Progresnews.id – Analis Kebijakan Pertama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Paradhika Galih Satria mengatakan proyek pengendalian perubahan iklim di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Hal ini disampaikan Galih pada Festival Ecological Fiscal Transfer (EFT) Seri Focus Group Discussion (FGD) dengan Tajuk “Pengembangan Skema EFT Melalui Pendanaan Privat Sektor” yang disiarkan langsung melalui channel YouTube FITRA Riau, Senin (15/11).

“Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan cukup rentan terhadap bencana, sekitar 80 persen total di Indonesia berhubungan dengan hidrometeorologi, tetapi di sisi lain juga ini juga berimplikasi secara ekonomi. Perkiraan di tahun 2030 potensi kerugian yang timbulkan oleh perubahan iklim mencapai 0,66 hingga 3,45 persen dari PBD,” tutur Galih

Baca Juga:  Alhamdulillah, Gresik Raih Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2021

Menurut Galih, agenda pengendalian perubahan iklim semakin menguat dan menjadi perhatian dari negara maju dan berkembang di seluruh dunia.

“Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menurukan emisi sebanyak 29 persen. Perkiaraan dari roadmap pembiayaannya mencapai 3.700 triliun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Galih menyampaikan tantangan pengembangan sustainable finance yaitu evaluasi kelayakan proyek hijau nasional.

“Banyak proyek yang harus di upgrade kelayakannya. Kemudian ada mekanisme pasar, dan komitmen politik, harmonisasi peraturan,” tuturnya.

Baca Juga:  Makkah Kembali Terima Jamaah Umroh, Kemenag RI: Mungkin Ada Biaya Tambahan

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan proses transisi menuju ekonomi hijau agar dapar berlangsung dengan efektif, adli, dan terjangkau.

“Kebijakan fiskal melalui APBN selama ini telah mendukung berbagai inisiatif dan kegiatan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim nasional,” tegas Galih.

Sementara itu, menurutnya dukungan APBN saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perubahan iklim, perlu ada kerjasama dengan pihak swasta untuk menutup gap pembiayaan. “Kami juga saat ini sedang mengembangkan climate change fiscal framework untuk berusaha alternatif bagaimana sumber pendanaan dari swasta agar dapat dilibatkan,” pungkasnya. (*)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Nasional

Temui Komunitas Anak Jalanan, Gus Jazil Minta Pemerintah Berikan Pembinaan dan Ruang Kreasi
Ketua Komnas PA memberikan penghargaan kepada Kapolres Gresik.

Gresik

Kapolres Gresik Terima Penghargaan dari Komnas PA
Dicari Satirnya, Komika Abdur: Turun Ke Medan Perang Harus Paham Posisi

Nasional

Dicari Satirnya, Komika Abdur: Turun Ke Medan Perang Harus Paham Posisi

Nasional

Ulama Besar Aceh Abu Mudi Samalanga Doakan Gus Muhaimin Presiden 2024
Kepala Staf Kepresidenan DR. Moeldoko. Foto: Dok. KSP.

Nasional

Relawan PAS Dukung Moeldoko Jadi Capres, BMI Jatim: Pandemi Kok Ngomong Pilpres
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan calon tunggal pilkada serentak merusak keutuhan demokrasi

Nasional

Formappi Pernyatakan Calon Tunggal Pilkada Serentak Bisa Merusak Demokrasi
Menko Polhukam Mahdud MD di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 17 Februari 2020.

Hukum dan Kebijakan

Terkait Dinasti Politik, Menko Polhukam: Tidak Ada Hukum yang Melarang Praktik Nepotisme

Nasional

Muhammadiyah Desak Bentuk Tim Independen Terkait Insiden Penembakan 6 Pendukung FPI