Batasi Kerja Jurnalis, KKJ Layangkan Sikap Ke MA

Peraturan MA No. 5 Tahun 2020.

Jakarta, Progresnews.id – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) merespon dan menyatakan sikap kepada Mahkamah Agung mengenai peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan.

Peraturan yang ditetapkan pada 27 November 2020 lalu salah satunya mengatur dalam hal pengambilan foto, rekaman audio, dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim.

Ketentuan ini tertuang dalam pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/ atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan, yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan”. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikualifikasikan sebagai penghinaam terhadap pengadilan.

Selanjutnya, substansi pada aturan ini sama dengan surat edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan pada 7 februari lalu. Surat tersebut mencantumkan ancaman pemindanaan bagi setiap orang yang melanggar, hingga akhirnya Mahkamah Agung mencabutnya kembali setelah mendapat protes dari berbagai kalangan.

Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 itu mulai berlaku dan sudah diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Bombongan Silaban hanya memberi waktu 10 menit untuk para jurnalis bekerja di ruang persidangan sebelum sidang dimulai, lebih dari itu tidak diperkenankan.

Atas pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung ini, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyampaikan beberapa sikap, antara lain:

  1. Mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut ketentuan soal pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Ditambah lagi substansi aturan pengambilan foto dan rekaman sama dengan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan pada 7 Februari 2020 lalu yang telah dicabut MA.
  1. Meminta Mahkamah Agung untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers.

Kami bisa mengerti bahwa Mahkamah Agung ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan. Namun, niat untuk itu hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi. Sebab, hak untuk mendapatkan informasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan Mahkamah Agung, yaitu Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh,
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

  1. Ancaman pidana melalui kualifikasi tindakan mengambil gambar dan merekam tanpa seizin hakim sebagai penghinaan terhadap pengadilan akan menambah daftar panjang kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Ancaman pidana ini juga berlebihan karena semestinya dapat dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan ringan, sedang, hingga berat.
  2. Mendesak Mahkamah Agung untuk mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang Bombongan Silaban, yang melarang jurnalis meliput persidangan kasus narkotika pada 7 Februari 2020 lalu. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Karena itu, pelarangan tersebut dapat disimpulkan sebagai upaya menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang.

Editor: Elsalim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.