Home / Nasional / Warta

Senin, 20 Desember 2021 - 17:02 WIB

Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI, KSPI: Kami Mengecam!

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Jakarta, Progresnews.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam rencana gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Mengenai rencana gugatan Apindo terhadap SK Gubernur terkait kenaikan UMP DKI tahun 2022 ke PTUN, KSPI dan buruh Indonesia mengecam tindakan (rencana gugat) Apindo tersebut,” tegas Said Iqbal selaku Presiden KSPI dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual, Senin (20/12), sebagaimana dilansir situs resmi KSPI Indonesia.

Said mengatakan, rencana gugatan Apindo tersebut justru dapat memunculkan eskalasi perlawanan buruh. Seperti meningkatnya aksi demo buruh yang semakin meluas.

Baca Juga:  Tatap Piala Menpora, Pemain Muda Potensial Asal Persija Terlihat Dalam Sesi Latihan Persela Lamongan

Menurutnya, aksi demo buruh tersebut bahkan bisa saja tidak hanya akan terjadi di Ibu Kota, akan tetapi di seluruh Indonesia.

“Akan menimbulkan eskalasi gerakan buruh di DKI bahkan di seluruh Indonesia akan semakin meluas,” tegasnya.

Said menegaskan, buruh bakal menggelar aksi besar di kantor Apindo jika gugatan kenaikan UMP DKI 2022 dimenangkan pihak pengusaha.

Seiring dengan hal itu, Pria lulusan Universitas Indonesia tersebut menilai bahwa rencana gugatan Apindo justru merusak negeri ini.

“Hal yang begini yang merusak negeri ini, selalu enggan ada kesejahteraan untuk kaum buruh,” tegas nya.

Baca Juga:  Kurangi Produksi Miras, Perempuan Seroja Bundoyong Kelola Aren Jadi Gula

Diketahui, sebelumnya Nurjaman selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta menyatakan keberatan terkait keputusan kenaikan UMP dan berencana menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apindo menolak dengan keras keputusan Gubernur terkait kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen tersebut. Alasannya, selain memberatkan pengusaha, tetapi juga melanggar aturan.

Apindo menilai keputusan Anies tersebut menyalahi peraturan Pemerintah (PP) No: 36 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa semua pemerintah provinsi di seluruh Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021. [irf]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Warta

Akses Listrik Pasca Erupsi Gunung Semeru Perlahan Pulih
Gus Jazil Optimis Gus Yani-Bu Min Akan Jadikan Gresik Lebih Sejahtera.

Nasional

Tolak Perpres Miras, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk, Kita Berketuhanan
CERAMAH. Salah seorang peserta Festival Da'i Muda, Hikman Nabil Zifa tengah unjuk kebolehan di depan Dewan Juri, Rabu (27/10). Foto: Istimewa/Progresnews.id

Pendidikan

MUI Gresik, Wadahi Da’i Milenial Jawa Timur Beradu Bakat
Ketua Dewan Pers memberi sambutan pada Konvensi Nasional Media Masa "Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 & Tekanan Disrupsi Digital", pada sesi pertama, Senin (8/2).

Nasional

Tiga Pesan Penting M. Nuh Untuk Insan Pers Indonesia
Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi

Nasional

Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi

Nasional

Silang Sengketa Muktamar NU Berakhir, Pelaksanaan 23-25 Desember 2021 di Lampung
Manajer Produksi & Penyutradaraan Gresik Movie, Ananda Shandy, membagikan pengalamanya kepada peserta Workshop Film yang digelar Sanggar Pasir. Foto : Chidir

Film

Peringati G30SPKI, Sanggar Pasir Gelar Workshop Film
Ketua DPRD Abdul Qodir saat Jumpa Pers di Gedung DPRD

Gresik

Dukung Visi-Misi, DPRD Gresik Minta Gus Yani-Bu Min Segera Usung RPMJD