Home / Nasional / Warta

Rabu, 24 November 2021 - 22:30 WIB

AJI Kritisi Upah Minimum Pekerja Media Tak Sesuai, Desak Pemerintah Batalkan UU Cipta Kerja

Sumber Foto: situs resmi AJI.

Sumber Foto: situs resmi AJI.

Jakarta, Progresnews.id – kenaikan upah minimum yang hanya naik sebesar 1,09%, dianggap tak layak dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya bagi para pekerja media. Menanggapi hal ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers kemudian menyatakan sikapnya kepada pemerintah.

Dalam keterangan pers yang dirilis di situs resmi AJI, Selasa (23/11) kemarin, AJI dan LBH menarik kesimpulan, bahwa kebijakan kenaikan upah minimum yang tak seberapa ini, merupakan buah dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam klaster ketenagakerjaan, tepatnya di Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, dalam hal ini juga dianggap telah melanggar undang-undang yang sudah ada, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. serta pasal 28D ayat (2) UUD 1945, terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Baca Juga:  Konsumsi Sabu, Kapolsek Sepatan Ditahan dan Dicopot dari Jabatan

Hal ini dipandang oleh AJI dan LBH bukan hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan para pekerja media yang terbatas, namun dikhawatirkan akan juga berdampak pada publik dalam penerimaan informasi.

“AJI dan LBH Pers juga menilai rendahnya upah minimum 2022, dapat mengganggu profesionalisme jurnalis untuk memproduksi karya jurnalistik yang dibutuhkan publik. Upah murah yang tak sesuai kebutuhan, membuat jurnalis rawan menerima suap dan gratifikasi yang mempengaruhi independensi,” bunyi keterangan tersebut.

Baca Juga:  Tiga Prioritas Berkelanjutan Uni Eropa, Vincent Piket: Semua Negara Harus Bekerja Sama

“Ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan kaidah etika jurnalistik yang menuntut agar kerja-kerja jurnalis harus profesional, memihak kebenaran dan kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya

Maka dari itu, kemudian AJI dan LBH mendesak pemerintah dan lembaga negara agar serius mencari celah atas hal ini, mereka mendesak agar undang-undang tersebut dibatalkan dan dicabut, lalu menggantinya dengan yang baru, menyesuaikan kondisi pandemi.

“Membatalkan Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang tidak melindungi kesejahteraan pekerja.”

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dalam acara Green Leadership Forum (GLF), Rabu (27/10).

Nasional

Implementasi TAKE Kabupaten Nunukan Melalui Reformulasi Alokasi Dana Desa

Daerah

Peringati Harlah Ke-92, LP Maarif NU Gresik Gelar Doa Bersama dan Potong Tumpeng
Jumeri, Dirjen PAUD DIKDAS dan DIKMEN dalam Diskusi Publik Sekolah Merdeka Intoleransi, Protokol Pencegahan Intoleransi di Lingkungan Sekolah, Jumat (26/3).

Nasional

Wahid Foundation Keluarkan Rekomendasi Panduan Protokol Pencegahan Intoleransi di Lingkungan Sekolah
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Direktur Eksekutif Perkumpulan Terbatas untuk Pengakajian Masyarakat Adat (PtPPMA) Papua Naomi Marasian, dan Sely Martini dari The Reform Initiatives (TRI) dalam Podcast Seri 3: Belajar Dari Penerapan TAKE Kabupaten Jayapura, Selasa (5/10).

Nasional

TAKE Jayapura Untuk Melindungi Masyarakat Adat dan Lingkungan
Akhirnya Aturan Tentang Gowes Diterbitkan, Pesepeda wajib tau

COVID-19

Akhirnya Menhub Keluarkan Aturan Tentang Gowes, Pesepeda Wajib Tau
Cita Rasa Khas, Wingko Babat Lamongan Diajukan Untuk Miliki Hak Paten. Foto: Kumparan.

Lamongan

Cita Rasa Khas, Wingko Babat Lamongan Diajukan Untuk Miliki Hak Paten

COVID-19

Satu Minggu Penerapan PPKM, Belum Ada Penurunan Kasus Covid-19 di Gresik

Nasional

Minta Masyarakat Jaga Kedisiplinan, Gus Jazil: Larangan Mudik untuk Melindungi Bangsa