Home / Jendela

Senin, 22 November 2021 - 19:50 WIB

4 Cara Mudah Memahami Permendikbud PPKS

Ilustrasi Kekerasan Seksual by Getty Images.

Ilustrasi Kekerasan Seksual by Getty Images.

Jendela, Progresnews.id – Kontroversi Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS) di Perguruan Tinggi semakin memanas. Yang pro, bersikukuh untuk mempertahankan Permendikbud PPKS. Sementara yang kontra, ngotot agar pemerintah mencabut aturan tersebut.

Artikel ini akan mencoba menjelaskan beberapa cara mudah memahami Permendikbud PPKS. Sesuai namanya, Permendikbud PPKS banyak mencantumkan sejumlah daftar kekerasan seksual. Bagi yang mendukung, peraturan ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari berperspektif korban, karena mengatur soal consent atau persetujuan.

Peraturan atau undang-undang tentang kekerasan seksual di Indonesia, masih dinilai kurang atau mungkin tidak ada yang mengambil aspek pencegahan dan penganangan dari prespektif atau berpihak pada korban, sebagaimana tercantum pada pasal 3.

Karena itu, Permendikbud PPKS ini dinilai menjadi salah satu ‘harapan’ untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan akademis yang berpihak pada korban.

Namun, bagi yang menolak Permendikbud PPKS, mereka menilai peraturan itu memiliki cacat formil dan cacat materiil. Cacat formil karena tidak melibatkan banyak pihak, lalu cacat materiil karena berpotensi “melegalkan zina”, terutama pada frasa di pasal 5 yang menyebutkan “Tanpa Persetujuan Korban”.

Baca Juga:  UN 2021 Resmi Dihapus, Ini Pengganti Syarat Kelulusan

“Berarti kalau korban setuju, berarti boleh?” mungkin itu gambaran sederhananya.

Terlepas dari pro kontra tersebut, ada beberapa cara mudah memahami Permendikbud PPKS, yaitu memperhatikan poin-poin utama pasalnya.

Pertama, di Pasal 4. Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi: Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan  Tridharma.

Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa jika ada mahasiswa dari kamus A mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa dari kampus B, maka kedua kampus harus merujuk pada Permendikbud PPKS untuk penangannya.

Selain, peraturan ini juga merinci bentuk tindakan dengan konsekuensi sanksi administratif, mengakui kemungkinan bentuk kekerasan seksual tersebut berkembang, dan mengatur langkah-langkah pencegahan guna mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual.

Kedua, di pasal 5. Permendikbud ini membatasi bahwa yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, nonfisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut keterangan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, “Permendikbudristek PPKS ini juga berupaya menghilangkan area ‘abu-abu’ yang ada selama ini. Apa yang dimaksud dengan area abu-abu? Area abu-abu adalah aktivitas-aktivitas yang dipahami secara tidak hitam dan putih, apakah itu merupakan kekerasan seksual atau bukan,” katanya.

Baca Juga:  "Lali Dalan" Lagu Baru Bupati Bojonegoro di Tahun 2021

Kekerasan seksual nonfisik contohnya seperti apa? Misalnya, intimidasi atau ancaman melalui nonfisik, serta ujaran yang bersifat seksual melalui media sosial yang berakibat pada kerugian korban (rasa terhina dan direndahkan martabat kemanusiannya). Batasan ini juga sedikit menuai kontroversi.

Ketiga, pasal 10 sampai pasal 19. Ini merupakan ketegasan pemerintah untuk mendorong sivitas akademika untuk aktif dan berperan melindungi korban.

“Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui perlindungan, dan pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban,” bunyi pasal 10.

Jadi, kalau perguruan tinggi tidak memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, maka perguruan tinggi itu bisa dikatakan telah melanggar Permendikbud PPKS.

Keempat, alasan munculnya Permendikbud PPKS. Yang pasti, karena angka kekerasan seksual di perguruan tinggi itu ternyata tinggi. Mendikbudristek menilai, saat ini Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sebab, kekerasan seksual paling sulit dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar dan berjangka panjang, kata Nadiem. [ann]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Bojonegoro

“Lali Dalan” Lagu Baru Bupati Bojonegoro di Tahun 2021
Twitter Team Trees Official.

Jendela

Hari Menanam Pohon Indonesia, Apa Sih Manfaat Menanam Pohon?
Gapura masuk Desa Bungah. Foto: Ipunk/Progresnews.id.

Jendela

Sekelumit Cerita Para Kepala Desa Bungah
Gambar: Twitter @SepongeBob.

Jendela

Menilik Karakter SepongeBob dan Squidward dalam Dunia Kerja
Sisa-sisa pohon kelapa di sekitar bekas Pasar Legi Kaliwot Bungah. Foto: Ipunk/Progresnews.id.

Gresik

Sejarah Desa Bungah yang Bergelimang Pohon Kelapa
3 Jenis Memori Pada Manusia. Picture by gettyimages

Jendela

3 Jenis Memori Pada Manusia yang Harus Kalian Tahu!

Jendela

Sederet Tips Hadapi Kenyataan, Lama Merantau Balik Kampung Serasa Turis
Ilustrasi Hari Pahlawan 2021.

Jendela

Selamat Hari Pahlawan 10 November! Berikut 3 Warisan Sikap Pejuang Bangsa