Home / Nasional / Warta

Sabtu, 1 Januari 2022 - 19:52 WIB

305 Kasus Pelanggaran HAM Sepanjang 2021, YLBHI: Polisi Dominasi Langgar Hak Sipil

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Jakarta, Progresnews.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan akhir tahun (Catahu) sepanjang tahun 2021. Lembaga tersebut telah menerima sebanyak 2.598 aduan dari masyarakat ataupun organisasi.

YLBHI mencatat, ada 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Data itu berdasarkan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari kantor-kantor LBH yang ada di seluruh Indonesia.

“Tahun 2021, sebanyak 2.598 pengaduan yang masuk, ini mengalami penurunan dari tahun 2020. Terdapat 305 kasus pelanggaran HAM,” kata Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI dalam Konferensi pers daring Catahu 2021, yang disiarkan channel youtube Yayasan LBH Indonesia, Jumat (31/12).

Dalam penjelasannya, Rahma menyebut 305 kasus tersebut terdiri dari 37 kasus atau 12% pelanggaran HAM mengenai hak perempuan. 11 kasus atau 4% pelanggaran hak agraria, dan 9 kasus atau 3% pelanggaran hak lingkungan hidup.

Kemudian, 104 kasus atau 34% pelanggaran hak sipil, 2 kasus atau 1% pelanggaran hak politik, 73 kasus atau 24% pelanggaran hak pekerjaan, dan sebanyak 50 kasus atau 16% pelanggaran fair trail.

Baca Juga:  Konfercab NU Gresik Mendekat, Ketua PCNU Gresik: Perkembangannya Stabil

Peristiwa yang kemudian disoroti YLBHI di antaranya ialah terkait tindakan kesewenang-wenangan aparat terhadap masyarakat. Salah satunua, ketika demonstrasi mahasiswa yang melakukan penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Memasuki pertengahan tahun 2021, terjadi upaya penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan melalui tes wawasan kebangsaan (TWK),” kata Rahma.

Kemudian, Rahma mengungkapkan bahwa pihaknya juga terus melakukan penanganan serta menerima pengaduan terkait proyek-proyek infrastruktur yang melanggar hak-hak masyarakat. Salah satunya yang diakibatkan pengerjaan proyek strategis nasional oleh pemerintah.

“Termasuk yang atas nama proyek strategis nasional. Kita mencatat kekerasan terus-menerus di pertontonkan diantaranya dalam kasus bendungan Wadas di Purworejo Jawa Tengah, dan banyak juga bantuan hukum yang ditangkap dan juga diintimidasi,” ungkapnya.

Terkait pelanggaran hak sipil, YLBHI mencatat dari 104 kasus selama 2021, pelaku pelanggaran HAM didominasi oleh aktor negara. Pertama, adalah kepolisian, kemudian tentara dan terakhir pemerintah daerah.

Baca Juga:  BAPPEDA Musi Banyu Asin Rencanakan CSR Award Untuk Optimalkan EFT

“Aktor negara selalu melibatkan aparat kepolisian yang menjadi aktor pelaku pelanggaran utama,” kata nya.

Menurut YLBHI, pelanggaran hak sipil yang paling sering dilakukan oleh kepolisian ialah pelanggaran hak berekspresi serta menyatakan pendapat di muka umum. Selain itu, pelanggaran hak seperti penyiksaan, penangkapan paksa bahkan sampai penghilangan nyawa.

” Hal ini juga kasus yang paling sering dialami oleh masyarakat, banyak dilakukan oleh aparat ke masyarakat sipil,” ujar Rahma.

Kemudian, Rahma menambahkan, pelanggaran hak sipil sering terjadi ketika unjuk rasa. Pelanggaran tersebut sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik oleh aparat dan penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

“Bahkan, para pendamping hukum dari LBH di bawah YLBHI yang bertujuan melakukan pembelaan pendampingan hukum terhadap masa aksi pun ditangkap dengan tidak sah serta dihalang-halangi dalam memberikan bantuan hukum,” tegasnya.

YLBHI mencatat, setidaknya terdapat 8 orang pendamping hukum dari LBH yang dikriminalisasi dalam bentuk penangkapan tanpa prosedur serta tindakan yang represif. (irf)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

IPNU IPPNU Desa Jono melakukan Bersih-bersih mushola, Minggu (11/4).

Bojonegoro

Sambut Ramadan, PR IPNU IPPNU Jono Adakan Kegiatan Bersih-bersih Musala
K.H. Mohammad Nuh sedang menjelaskan tentang betapa pentingnya keberadaan pers bagi orang yang Berkebutuhan Khusus, Foto: Progresnews/Alfa.

Nasional

Webinar “Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas”, Ketua Dewan Pers: Pers Adalah Memungkinkan yang Tidak Mungkin
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Nasional

Multitafsir, Gus Jazil Setuju Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE
Leroy Samy Uguy memberikan tanggapan atas testimoni para perempuan pemimpin dalam webinar "Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan SDA dan Ketahanan Ekologis di Indonesia", Kamis (25/3).

Nasional

Keluhkan Kurangnya Perhatian Pemerintah, Leroy Samy Sarankan Mama-mama Libatkan Pendamping Desa
Para narasumber dan tamu unadangan menghadiri kegiatan bertajuk Belajar dari Rejang Lebong Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan, Selasa (7/12).

Nasional

Partisipasi Perempuan dalam Mengelola Hutan Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak, Kata Bupati Rejang Lebong
Gusnadi saat memberikan sambutan di sela-sela acara Musncab DPC PDIP Lamongan. Foto : Ammy.

Lamongan

Kisruh Elit Memanas, Loyalitas DPC PDIP Lamongan Bikin Merinding
Koordinasi AKBP Nur Aziz (Kapolres Gresik), bersama KH Mansoer Shodiq (MUI Gresik) persiapkan vaksinasi.

COVID-19

Catat, Ini Tanggal Vaksinasi MUI Gresik bersama Polres Gresik
Dapat Ilmu dari Pewarta. Pemuda Tanggulrejo mengikuti Training Jurnalistik di Balai Desa, (4/10). Foto : Chidir/Progresnews.id

Gresik

Optimalkan Informasi Desa, Pemuda Tanggulrejo Dilatih Jurnalistik